TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN PERDATA BAGI NAKHODA TERHADAP TENGGELAMNYA KAPAL
Keywords:
Responsibility, Criminal, Civil, Captain, Drown Ship
Abstract
Sailing consists of transport in waters, ports, safety, and security of shipping and protection of the maritime environment is part of the national transportation system that should be developed its potential and role to realize an efficient and effective transportation system and to help create a steady and dynamic pattern of national distribution. Ships accident accident can be; sinking vessels, sailing vessels, shipwreck and burning boats caused by technical factors, natural factors/weather, and human factors. In the event of an accidental sinking of the ship, the skipper may be held accountable in both criminal and civil cases.
References
Buku:
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Citra Umbara, Bandung.
Djohan, Arief, 2008, Hukum Laut, Havarindo Presindo, Jakarta.
Kusna, Adi Indra, Djaja, D. Bambang Setiono, 2008, Hukum Laut dan Perkapalan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta.
Purwosutjipto, H.M.N., 2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5; Hukum Pelayaran Luat dan Perairan Darat, Djambatan, Jakarta.
R., Soekardono, 1969, Hukum Perkapalan Indonesia, Cetakan Pertama, Liberti, Yogyakarta.
Suparman, S, Man, 1984, Aneka Hukum Dagang, Alumni, Bandung.
Sopomo, Imam, 1994, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta.
Soedjono, Wiwoho. 1989, Seri Hukum Dagang, Bunga Rampai, Liberti, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Internet:
http://www.maritimeworld.web.id.id/2011/08 prosedur-keadaan-darurat-materi-darurat. html, diakses tanggal 20 Juni 2018.
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Citra Umbara, Bandung.
Djohan, Arief, 2008, Hukum Laut, Havarindo Presindo, Jakarta.
Kusna, Adi Indra, Djaja, D. Bambang Setiono, 2008, Hukum Laut dan Perkapalan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta.
Purwosutjipto, H.M.N., 2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 5; Hukum Pelayaran Luat dan Perairan Darat, Djambatan, Jakarta.
R., Soekardono, 1969, Hukum Perkapalan Indonesia, Cetakan Pertama, Liberti, Yogyakarta.
Suparman, S, Man, 1984, Aneka Hukum Dagang, Alumni, Bandung.
Sopomo, Imam, 1994, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta.
Soedjono, Wiwoho. 1989, Seri Hukum Dagang, Bunga Rampai, Liberti, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Internet:
http://www.maritimeworld.web.id.id/2011/08 prosedur-keadaan-darurat-materi-darurat. html, diakses tanggal 20 Juni 2018.
Published
2019-03-20
How to Cite
Moertiono, R. J. (2019). TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN PERDATA BAGI NAKHODA TERHADAP TENGGELAMNYA KAPAL. JURNAL ILMIAH MAKSITEK, 4(1). Retrieved from https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/49
Section
Articles
